SoalUTS PKN Kelas 4 Semester 2. Contoh Soal UTS PKN Kelas 4 Semester 2 dan Kunci Jawaban. Berikut ini adalah soal pilihan ganda dan essay untuk membantu kalian dalam latihan menjawab soal. Semoga soal UTS PKN kelas 4 semester 2 Kurikulum 2013 ini berisi tentang seputar Pemerintah Pusat dan kewenangannya. Sehingga pada saat Ulangan harian atau
Apa yang dimaksud dengan Keuangan Negara ? Pasal 1 point 1 Keuangan Negara adalah semua Hak dan Kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Apakah yang dimaksud dengan Pembiayaan ? Pasal 1 point 17 Pembiayaan adalah setiap penerimaa yang perlu dibayar kembali dan/ Ataupengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Keuangan Negara meliputi ; Penerimaan Negara, Penerimaan Daerah, Pengeluaran Negara, Pengeluaran Daerah, dan sebutkan 5 lima lainya ! Pasal 2 a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarka uang, dan melakukan pinjaman; b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layana umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; c. Kekayaa negara/ kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah; d. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/ atau kepentingan umum; e. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Siapa sajakah pemegang kekuasaan Keuangan Negara ? Pasal 6 ayat 1 Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah. Pasal 6 ayat 2 kekuasaan dimaksud dalam ayat 1 a. Dikuasakan kepada Menteri Keuangan, sebagai pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan; b. Dikuasakan kepada menteri/ pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna barang kementrian negara/ lembaga yang dipimpinnya; c. Diserahkan kepada gubernur/ bupati/ walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. d. Tidak termasuk kewenangan dibidang moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan undang-undang. Apa tugas Mentri Keuangan dalam pelaksanaan kekuasaan atas Pengelolaan Fiskal ? Pasal 8 Dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal, Menteri Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut a. Menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro; b. Menyusun rancangan APBN dan rancangan Perubahan APBN; c. Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran; d. Melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan; e. Melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan undang-undang; f. Melaksanakan fungsi bendahara umum negara; g. Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban APBN; h. Melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal berdasarkan ketentuan undang-undang. Sebutkan tugas menteri/ pimpinan lembaga sebagai pengguna barang kementrian negara/ lembaga negara ! Pasal 9 a. Menyusun rancangan anggaran kementrian negara/ lembaga yang dipimpinnya; b. Menyusun dokumen pelaksnaan anggaran; c. Melaksanakan anggaran kementrian negara/ lembaga yang dipimpinnya; d. Melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak yang menyetorkan ke Kas Negara; e. Mengelola piutang dan utang negara yang menjadi tanggungjawab kementrian negara/ lembaga yang dipimpinnya; f. Mengelola barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggungjawab kementrian negara/ lembaga yang dipimpinnya; g. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementrian negara// lembaga yang dipimpinnya; h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang menjadi tanggungjawab berdasarkan ketentuan undang-undang. Dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, Apa yang dibahas pemerintah Pusat bersama DPR ? Pasal 13 ayat 3 Berdasarkan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, Pemerintah Pusat bersama Dewan Perwakilan Rakyat membahas kebijakan umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementrian negara/ lembaga dalam penyusunan usulan anggaran. Dalam asas-asas umum pengelolaan keuangan Negara dikenal asas yang telah lama meliputi; asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialitas, Jelaskan asas-asas tersebut ! Asas-asas penelolaan Keuangan Negara 1. Asas kesatuan yaitu menghendaki agar semua pendapatan dan belanja negara disajikan dalam satu dokumen anggaran. 2. Asas Universalitas/ kelengkapan yaitu mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran, memberikan batasan bahwa tidak diperkenankan terjadi percampuran antara penerimaan negara dengan pengeluaran negara. 3. Asas Spesialitas yaitu mensyaratkan bahwa jenis pengeluaran dimuat dalam mata anggaran tertentu/ tersendiri dan diselenggarakan secara konsisten baik secara kualitatif maupun kuantitatif. 4. Asas Tahunan yaitu periodisasi tahunan membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu Tahun tertentu. Sebutkan dan Jelaskan asas-asas umum pengelolaan Keuangan Negara sebagai pencerminan penerapan kaidah-kaidah yang baik ! Asas umum pengelolaan Keuangan Negara sebagai pencerminan negara penerapan kaidah yang baik 1. Asas Kepastian Hukum, asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah di peroleh seseorang berdasarkan keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara. 2. Asas Permainan yang Layak, asas ini menjelaskan bahwa badan atau pejabat Tata Usaha Negara harus memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh informasi yang benar dan adil, sehingga dapat pula memberi kesempatan yang luas untuk menuntut keadilan dan kebenaran. 3. Asas Kecermatan, badan atau pejabat Tata Usaha Negara senantiasa harus bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian terhadap warga masyarakat. 4. Asas Keseimbangan, menurut asas ini dalam hal penjatuhan sanksi atau hukuman, haruslah seimbang nilainya dengan bobot pelanggaran atau kesalahan sehingga akan memenuhi keadilan. 5. Asas Ketepatan dalam Mengambil Saran, untuk mewujudkan aturan pokok Keuangan Negara telah dijabarkan ke dalam asas- asas umum, maka haruslah segera membuat sistem dalam menyelesaikan permasalahan. Bagaimana pelaksanaan APBN dan APBD ? Setelah APBN ditetapkan secara rinci dengan undang-undang, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan keputusan presiden sebagai pedoman bagi kementerian negara/lembaga dalam pelaksanaan anggaran. Penuangan dalam keputusan presiden tersebut terutama menyangkut hal-hal yang belum dirinci didalam undang-undang APBN, seperti alokas anggaran untuk kantor pusat dan kantor daerah kementerian negara/lembaga, pembayaran gaji dalam belanja pegawai, dan pembayaran ditunggakan yang menjadi beban kementerian negara/lembaga. Selain itu, penuangan dimaksud meliputi pula alokasi dana perimbangan untuk provinsi/kabupaten/kota dan alokasi subsdi sesuai dengan keperluan perusahaan/badan yang menerima.
SoalPilihan Ganda Tentang Pengelolaan Keuangan Negara Beserta Jawaban. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk kredit 2. 85 pilihan ganda essay perdagangan internasional. Soal Pilihan Ganda Tentang Pengelolaan Keuangan Negara from
. Fungsi utama Badan Pemeriksa Keuangan adalah . . . .a. memeriksa dan mengesahkan rencana anggaran belanja negarab. memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negarac. menindak pelanggaran penggunaan keuangan negarad. mengelola pembiayaan pembangunan nasionale. mengajukan anggaran pembelanjaan negaraJawaban B Pertanyaan baru di PPKn Ing ngisor iki piranti kang di gunak ake kanggo pagelaran wayang kejaba Diketahui umur keysya 16 thn dan umur radit 8 thn perbandingan umur radit dan umur keysya adalah Diketahui polynomial fx=2x³-x²+4x-5 dan gx = -x²+ px -7 jika fx dan gx bernilai sama untuk x= -1 tentukan nilai g4 apa yang kau ketahui tentang bangsa yang bhineka Coba tentukan kode huffman dari karakter a,b,c,d,e,f dan frekuensi8,10,12,15,20,35
SoalPilihan Ganda Pkn Pengelolaan Keuangan Negara Dan Kekuasaan Kehakiman : Soal Pilihan Ganda Dan Essay Keuangan Bpk Dan Kekuasaan Kehakiman Beserta Jawaban Fiqihislam / Hubungan antar lembaga negara pasca amandemen uud 1945.
Sekolahmuonline - Contoh Soal dan Jawabannya BAB 2 Pengelolaan Keuangan Negara dan Kekuasaan Kehakiman PPKn Kelas XII SMA/SMK/MA/MAK - Part 1. Pembaca Sekolahmuonline, berikut ini kami sajikan untuk Anda bagian pertama atau Part 1 dari contoh soal beserta jawaban atau pembahasannya mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan PPKn kelas 12 SMA/SMK/MA/MAK BAB 2 Pengelolaan Keuangan Negara dan Kekuasaan Kehakiman. Silahkan dibaca dan dipelajari, semoga bermanfaat. Jawablah soal-soal berikut ini dengan jawaban yang benar dan tepat! 1. Jelaskan pengertian keuangan negara ! Jawaban/Pembahasan Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. 2. Seberapa pentingkah keuangan negara dalam penyelenggaraan negara? Jawaban Keuangan negara merupakan komponen yang amat penting dalam penyelenggaraan negara. Proses pembangunan tidak akan berjalan dengan lancar, apabila keuangan negara tidak stabil atau terganggu. Oleh karena kedudukannya yang amat penting ini, keuangan negara diatur dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab VII 3. Mengapa mekanisme penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Negara APBN menuntut akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara? Jawaban/Pembahasan Hal tersebut dikarenakan APBN merupakan salah satu unsur penting untuk kepentingan pembangunan nasional dan ada bagian-bagian yang berkaitan dengan pembangunan daerah, pembahasannya dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. APBN merupakan gambaran utuh tentang pelaksanaan dan tanggung jawab pengelolaan keuangan negara yang ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat . 4. Sebutkan apa saja yang menjadi sumber keuangan negara? Jawaban/Pembahasan Sumber keuangan negara Republik Indonesia meliputi beberapa hal berikut. a. Pajak b. Retribusi c. Keuntungan BUMN/BUMD d. Denda dan Sita e. Pencetakan Uang f. Pinjaman g. Sumbangan, Hadiah, dan Hibah h. Penyelenggaraan Undian Berhadiah 5. Siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan keuangan negara? Jawaban/Pembahasan Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara terutama Pasal 6 Ayat 1 disebutkan bahwa Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Ketentuan pasal tersebut menunjukkan bahwa Presiden Republik Indonesia bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan keuangan negara yang dilakukan untuk mencapai tujuan negara. 6. Apakah Presiden menjalankan sendiri kekuasaan pengelolaan keuangan negara? Jawaban/Pembahasan Tentu saja tidak. Dalam Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara diuraikan bahwa Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 a. dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan; b. dikuasakan kepada menteri/ pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya; c. diserahkan kepada gubernur/ bupati/ walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. d. tidak termasuk kewenangan dibidang moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan undang-undang. 7. Jelaskan bagaimana caranya agar pengelolaan keuangan negara berjalan efektif dan efisien! Jawaban Pengelolaan keuangan negara akan berjalan efektif dan efisien apabila terdapat perencanaan yang baik. Oleh karena itu, Presiden Republik Indonesia selaku kepala pemerintahan akan menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN setiap tahun. RAPBN tersebut kemudian diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat DPR untuk dibahas bersama dengan memperhatikan pendapat Dewan Perwakilan Daerah DPD untuk mata anggaran yang berkaitan dengan daerah. RAPBN yang telah disetujui oleh DPR kemudian menjadi Anggaran Pendapatan Belanja Negara APBN yang dijadikan patokan oleh pemerintah dalam menjalankan berbagai program pembangunan dalam jangka waktu satu tahun. Jadi dapat disimpulkan bahwa Presiden dalam menjalankan kekuasaan mengelola keuangan negara tidak bertindak sendirian. Akan tetapi, Presiden harus melibatkan lembaga lain yaitu DPR, DPD, Kementerian Negara dan Pemerintah jugaContoh Soal PPKn Kelas 12 BAB 2 Pengelolaan Keuangan Negara dan Kekuasaan Kehakiman - Part 1Contoh Soal PPKn Kelas 12 BAB 2 Pengelolaan Keuangan Negara dan Kekuasaan Kehakiman - Part 2Contoh Soal PPKn Kelas 12 BAB 2 Pengelolaan Keuangan Negara dan Kekuasaan Kehakiman - Part 3Contoh Soal PPKn Kelas 12 BAB 2 Pengelolaan Keuangan Negara dan Kekuasaan Kehakiman - Part 4
Soaldan jawaban tentang bank, LKBB (Lembaga Keuangan Bukan Bank), dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) - Ketika kita berbicara tentang kegiatan prekonomian suatu negara, maka kita tidak akan lepas dari peran perbankan, LKBB, dan OJK.Ketiga lembaga tersebut mempunyai peran vital dalam rangka menjaga perekonomian di negara.
vMAm. hocizuy420.pages.dev/358hocizuy420.pages.dev/537hocizuy420.pages.dev/86hocizuy420.pages.dev/165hocizuy420.pages.dev/458hocizuy420.pages.dev/640hocizuy420.pages.dev/452hocizuy420.pages.dev/626hocizuy420.pages.dev/701hocizuy420.pages.dev/363hocizuy420.pages.dev/933hocizuy420.pages.dev/501hocizuy420.pages.dev/681hocizuy420.pages.dev/163hocizuy420.pages.dev/629
soal essay tentang pengelolaan keuangan negara